Archive for the Keguruan dan Pendidikan Category

Menjadi Guru Profesional

Posted in Keguruan dan Pendidikan on 3 April 2009 by sungaibatinku

Berbicara mengenai guru profesional, maka akan dibicarakan pula mengenai kompetensi (competency). Pengertian kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan.

Broke dan Stone (Uzer Usman, 2007:14) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti.

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan Mc. Leod (Uzer Usman, 2007:14) menyebutkan kompetensi sebagai keadaan berwewenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.

Sedangkan menurut Mulyasa (2008:26),

“Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.”

 Dari beberapa pengertian mengenai kompetensi di atas, dapat ditarik garis besar bahwa kompetensi adalah kecakapan atau kemampuan seseorang (profesional) dalam melaksanakan profesinya. Untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kompetensi tersebut perlu diadakan upaya-upaya progresif tertentu sesuai dengan bidang profesinya.

Selanjutnya, setelah berbicara mengenai kompetensi, maka akan ada kaitan yang erat dengan suatu bidang profesi. Sesuatu yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum (Uzer Usman, 2007:14).

Pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Atas dasar pengertian di atas, dapatlah kita menyimpulkan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan keahlian khusus jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Beberapa bidang pekerjaan yang dapat disebut sebagai bidang profesional adalah dokter, guru, hakim, sekretaris, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian guru profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang keilmuan yang didapatnya secara maksimal.

Saat ini, untuk menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru atau calon guru harus memenuhi standar kompetensi profesional serta mampu meningkatkan kompetensi profesional, di samping kompetensi-kompetensi lain yang tidak kalah penting seperti kompetensi kepribadian, sosial, dan pedagogik. Ketiga kompetensi yang terakhir disebutkan di atas merupakan kompetensi yang terlebih dahulu harus dimiliki seorang calon guru.

Untuk memenuhi kriteria profesional, seorang guru sedikitnya harus menyelesaikan pendidikan strata satu dalam bidang kependidikan atau keguruan. Hal tersebut sekarang sudah merupakan keharusan yang mau tidak mau mesti dipenuhi oleh seorang guru atau calon guru.

Kompetensi profesional (Uzer Usman, 2007:17) yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang guru atau calon guru adalah,

  1. menguasai landasan pendidikan, yakni mengenal tujuan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mengenal fungsi sekolah dalam masyarkat, mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar,
  2. menguasai bahan pengajaran, yakni menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan pengayaan,
  3. menyusun program pengajaran, yakni menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar,memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar,
  4. melaksanakan program pengajaran, yakni menciptakan iklim belajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar,
  5. menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, yakni menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran, menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Selain harus memiliki standar atau kompetensi profesional, seorang guru atau calon guru juga perlu memiliki standar mental, spiritual, intekektual, fisik dan psikis, sebagai berikut (Mulyasa, 2008:28).

  1. Standar mental; guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdi, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
  2. Standar moral; guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
  3. Standar sosial; guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.
  4. Standar spiritual; guru harus beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. yang diwujudkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
  5. Standar intelektual; guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.
  6. Standar fisik; guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik, dan lingkungannya.
  7. Standar psikis; guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesinya.

Kompetensi guru diperlukan untuk dapat menjalankan profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat yang sudah maju dan modern, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat pula. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat Oleh kerena itu, seorang guru harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan tuntutan profesi guru dan tujuan pendidikan nasional.

Standar kompetensi adalah proses pencapaian tingkat minimal kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh suatu profesi. Pelayanan pendidikan yang mengglobal menuntut standar profesi yang memenuhi standar nasional dan iternasional. Standar kompetensi dalam program sertifikasi lebih menekankan pada pemberian kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melakukan unjuk kerja yang efektif di tempat tugas.

Guru dalam era globalisasi memiliki tugas dan fungsi yang lebih kompleks, sehingga perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme standar. Kompetensi guru lebih bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggaambarkan potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seorang guru yang terkait dengan profesinya yang dapat dipresentasikan dalam kineja guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah.

Untuk mendapatkan pengakuan atas keprofesionalannya, maka seorang tenaga pengajar dapat mengikuti sertifikasi. Sertifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi di sini dapat diartikan sebagai usaha pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi adalah uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian yang esensial dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi adalah sertifikat kompetensi pendidik.

Wibowo (Mulyasa, 2008:35), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

  1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga pendidikan.
  2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga pendidikan.
  3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
  4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
  5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Mulyasa, 2008:39). Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah adn setifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun nonkependidikan yang ingin memasuki profesi guru.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan strata satu (S1) kependidikan maupun lulusan S1 nonkependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, lulusan program Sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi belajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perpendidikan tinggi yang memiliki PPTK (Program Pengadaan Tenaga Kependidikan) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.

Kedua, lulusan Sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mngikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada pergutruan tinggi yang memiliki PPTK secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan sarjana nonkependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program Sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar, tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk mempeoleh serifikat kompetensi.

Ketiga, penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Depdiknas .

Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan Sarjana pendidikan maupun nonkependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kelima, peseta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15 tahun) sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping itu, kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu.

Hasil uji kompetensi dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatan, dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional yang tidak berhak menerimanya.

Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki minimal lima hal sebagai berikut (Supriadi dalam Mulyasa, 2008:11).

  1. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya.
  2. Menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta caramengajarnya kepada peserta didik.
  3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi.
  4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan cara belajar dari pengalamannya.
  5. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekruitmen guru, pembinaan, dan peningkatan karir guru. Kesejahteraan guru dapt diukur dari gaji dan insentif yang diperolehnya. Gaji guru di Indonesia ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Rendahnya tunjangan kesejahteraan guru bisa mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdian, dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya.

Pengembangan karir guru terkait dengan profesionalisme dan daya tarik jabatan guru memerlukan kebijakan sebagai berikut (mulyasa, 2008: 39).

  1. Menumbuhkembangkan kesadaran guru terhadap kode etik sebagai guru profesional, serta mencintai tugasnya, dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
  2. Menyederhanakan prosedur dan penilaian kenaikan jabatan fungsional guru, dan sedapat mungkin masyarakat dapat dimintai pendapatnya, agar hasilnya lebih objektif.
  3. Beban yang tidak terkait dengan fungsi dan tugs guru sebaiknya dihilangkan, karena akan mengganggu perhatian guru terhadap tugasnya.
  4. Pengangkatan kepala sekolah perlu dilakukan melalui seleksi yang ketat dan adil, mempertimbangkan latar belakang mental dan prestasi kerja, serta melibatkan orang tua murid dan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah atau madrasah.
  5. Pengawasan kepada semua jenjang pendidikan harus dilaksanakan secara teratur, terkendali, dan terus menerus dengan menggunakan paradigma penilaian yang akademik. Tenaga pengawas sebaiknya orang yang

Prinsip uji kompetensi guru diselenggarakan secara komperehensif, terbuka, kooperatif bertahap, dan mutakhir. Komperehensif maksudnya adalah bahwa penelenggaraan uji kompetensi perlu dilakukan secara utuh, mencakup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing bidang studi. Terbuka adalah uji kompetensi yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses dan waktu pelaksanaan ujian. Kooperatif adalah terbukanya kerja sama, baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakukan pembentukan kemampuan maupun antara lembaga uji kompetensi dan lemabaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji unjuk kerja terkait. Betahap adalah bahwa peserta dapat menempuh uji kompetensi secara bagian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. Mutakhir adalah bahwa peserta yang telah mendapat sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidangnya selama minimal 10 tahun atau adanya tuntutan kerja baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tuntutan dunia kerja.

Proses sertifikasi selain dilakukan oleh LPTK dengan memberikan sertifikat kompetensi, juga dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh lembaga uji kompetensi. Tujuan dari pendidikan dan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi siswa dan pengelolaan kegiatan belajar di kelas. Akhir dari kegiatan pendidikan dan latihan tersebut tentunya dilihat dari nilai akhir yang diperoleh setelah dilakukan penilaian oleh asesor. Uji sertifikasi dengan uji kompetensi dan diklat, keduanya sama-sama bertujuan untuk membentuk seorang guru atau calon guru yang profesional, yang mengabdikan diri sepenu hati demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

 

Pustaka Acuan

Mulyasa, E. 2008. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rooijankers, AD.. 2008. Mengajar dengan Sukses: Petunjuk untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Usman, Moh. Uzer. 2007. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

 

  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.